KABUPATEN CIREBON — Kabupaten Cirebon menjadi tuan rumah Temu Inklusi ke-6 yang digelar 1–4 September 2025 di Desa Durajaya, Kecamatan Greged. Forum ini mengusung tema *“Komitmen, Sinergi, Aksi dan Inovasi Kebhinekaan untuk Indonesia Emas 2045”* dan menghadirkan pemerintah, organisasi difabel, serta berbagai pemangku kepentingan.
Bupati Cirebon, Imron, menegaskan bahwa acara ini merupakan ruang strategis untuk memperkuat keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan.
“Dalam rangka merumuskan rekomendasi untuk pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait. Saya berharap, Temu Inklusi membuka ruang dialog berbagai pengalaman dan gagasan antara organisasi difabel, organisasi masyarakat, dan pemerintah untuk mencanangkan inklusi bagi disabilitas dalam pembangunan,” ujarnya.
Imron menyebut semangat inklusi harus dimulai dari lingkup terkecil.
“Ini merupakan tanggung jawab bersama dan harus dimulai dari lingkungan terdekat dulu seperti keluarga. Kemudian, desa agar menjadi desa inklusi melalui gerakan inklusi dari desa,” tuturnya.
Ia menambahkan, Pemkab Cirebon kini tengah merumuskan peraturan desa inklusi untuk memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam berpartisipasi di pembangunan.
“Kami berkomitmen membangun masyarakat inklusi, terbuka, ramah, dan menghargai setiap perbedaan,” kata Imron.
Dukungan juga datang dari pemerintah pusat. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyampaikan melalui video conference aku pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah terus berusaha agar pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial. Kita ingin memastikan semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, bisa menikmati hak dan kesempatan yang sama,” tegasnya.
Senada, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Maliki, menilai penghargaan bagi pemerintah daerah inklusif harus dipahami sebagai instrumen evaluasi.
“Penghargaan bukan sekadar simbolis, melainkan instrumen untuk memastikan program pembangunan benar-benar melibatkan penyandang disabilitas secara bermakna sejak tahap perencanaan hingga evaluasi,” jelasnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, turut mengapresiasi konsep acara yang jauh dari seremoni berlebihan.
“Format acara ini lain dari yang lain. Dilakukan dengan cara substansif, jauh dari kemewahan, jauh dari seremonial, pemborosan (anggaran), tapi memberi panggung bagi mereka (disabilitas). Saya apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sudah mengarusutamakan inklusi,” katanya.
Sejak pertama kali digelar pada 2014 oleh SIGAB Indonesia bersama jejaring gerakan difabel, Temu Inklusi menjadi ruang berbagi praktik baik, membangun sinergi, sekaligus merumuskan solusi atas tantangan inklusi di Indonesia.
Hingga kini, konsep Desa Inklusif yang lahir dari forum ini telah diterapkan di lebih dari 157 desa pada 10 kabupaten di lima provinsi.
Melalui sinergi multipihak, Temu Inklusi diharapkan dapat memperluas praktik pembangunan inklusif, sehingga visi Indonesia Emas 2045 benar-benar terwujud secara adil dan merata bagi seluruh warga negara.
