Cirebon- Panwascam Plumbon menggelar rapat koordinasi (Rakor) guna maksimalkan pengawasan terhadap tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura).
Panwascam Plumbon menilai Tungsura sebagai proses krusial, sehingga menggelar rakor bersama Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
Oleh karena itu, Ketua Panwascam Plumbon, Alif Rusmana menekankan pentingnya kewaspadaan PTPS selama tahapan ini.
Ketua Panwascam Plumbon, Alif Rusmana, menyampaikan, tahapan Tungsura menjadi penentu akhir sebelum hasil pemilu ditetapkan.
Melalui acara yang di gelar di GOR Bode Lor, Plumbon, Senin (12/2/2024) pihaknya mengajak untuk bergotong royong dalam mencegah pelanggaran.
“Disinilah peran berat PTPS dalam waktu kerja yang terbatas. Untuk itu, diperlukan koordinasi aktif antara petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan PTPS, Pengawas Desa/Kelurahan (PKD), serta Panwascam,” terangnya.
Alif menyebutkan, hal yang tidak kalah penting adalah menyelesaikan masalah di tingkat yang sesuai dengan instruksi Bawaslu.
“Sebetulnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik,” kata Alif.
Namun, lanjutnya, kalau tahapan ini tidak bisa dilakukan, maka harus dilaporkan ke Bawaslu.
“Semua masalah bisa diselesaikan secara baik baik. Yang terpenting adalah, bagaimana cara melakukan komunikasi yang baik dan benar,” ungkap Alif.
Alif menambahkan selain masalah internal, terdapat fokus utama pada tahapan persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura).
“Yaitu mengawasi pendistribusian formulir C-Pemberitahuan oleh KPPS kepada pemilih agar dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai prosedur,” tambahnya.
Penting, jelas dia, untuk memastikan kesiapan TPS menghadapi berbagai kemungkinan buruk yang dapat terjadi, seperti penyusunan TPS H-1 Pelaksanaan Pemungutan.
“Potensi cuaca buruk seperti hujan, serta kemungkinan pemadaman listrik saat proses pemungutan dan perhitungan suara,” ucapnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga akan mengevaluasi proses pemantauan dan mengajak semua pihak untuk mematuhi prosedur administrasi dengan baik.
“Mari kita selesaikan setiap masalah dengan tertib administrasi. Kesalahan umum seperti cacat prosedur pembukaan kotak suara, ketidaksesuaian aturan, atau kehilangan dokumen harus ditangani dengan tepat,” tandasnya.***(Arum).
