CIREBON – Digitalisasi pertanian menjadi strategi baru dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Kepala BP Taskin RI, Budiman Sudjatmiko, memperkenalkan konsep Koperasi Multi Pihak (KMP) Taskin yang menghubungkan petani, pengusaha, dan konsumen dalam satu ekosistem.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Republik Indonesia, Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu kunci strategis dalam upaya menekan angka kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat peluncuran program Koperasi Multi Pihak (KMP) Taskin di Desa Pasalakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Sabtu (11/10/2025).
Budiman menjelaskan, sebagian besar pekerja di Indonesia di wilayah pedesaan justru bekerja di sektor yang paling banyak melahirkan kemiskinan, yakni pertanian dan pangan. Karena itu, sektor ini menjadi fokus utama program pengentasan kemiskinan berbasis produksi dan teknologi.
“Ada ironi, petani semakin rajin dan produktif justru bisa semakin miskin. Ketika semua daerah memproduksi komoditas yang sama dalam waktu bersamaan, harga di pasar jatuh. Inilah sebabnya kemiskinan banyak terjadi di sektor pertanian,” ujar Budiman.
Menurutnya, solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani tidak cukup dengan menambah luas lahan, melainkan dengan meningkatkan produktivitas melalui intensifikasi. Salah satu inovasi yang diperkenalkan BP Taskin adalah metode TIPAK (tanam sekali, panen empat kali), yang memungkinkan petani meningkatkan hasil panen tanpa perlu memperluas lahan.
Selain dari sisi produksi, Budiman menyoroti pentingnya keterhubungan antara seluruh rantai pasok pertanian — mulai dari petani, penggilingan padi, gudang, hingga konsumen.
“Selama ini, tidak ada komunikasi antara produsen, penggiling padi, dan konsumen. Karena itu kami memperkenalkan Koperasi Multi Pihak (KMP) Taskin, yang menyatukan semua elemen dalam satu ekosistem: petani, penggilingan, gudang, hingga pembeli seperti restoran atau rumah tangga,” jelasnya.
Melalui model koperasi tersebut, seluruh pihak yang terlibat akan saling terhubung secara digital menggunakan dua aplikasi, yaitu Tandur.id dan Asupan.id. Aplikasi ini berfungsi untuk mengatur jadwal tanam dan panen, mendata produktivitas setiap petani, serta menghitung pembagian hasil usaha berdasarkan data digital.
“Dengan digitalisasi, kami bisa melacak produktivitas setiap petani secara akurat. Hasil usaha koperasi dihitung berdasarkan data riil, bukan perkiraan,” tambah Budiman.
Program perdana KMP Taskin di Kabupaten Cirebon sendiri melibatkan lebih dari 500 petani miskin dengan total lahan 26 hektare. Dari titik awal ini, BP Taskin menargetkan 7.000 hektare lahan pertanian di Jawa Barat akan tergabung dalam ekosistem KMP Taskin hingga akhir tahun 2025.
“Cirebon kami pilih karena komitmen kuat dari kepala daerah dan memiliki jumlah keluarga miskin yang masih tinggi. Bahkan, beberapa waktu lalu Bupati Cirebon bersama Bupati Indramayu, Kuningan, Kota Cirebon, dan Brebes telah menandatangani MoU kerja sama pengentasan kemiskinan berbasis pertanian dan digitalisasi,” ungkapnya.
Budiman menambahkan, pendanaan program ini tidak berasal dari APBN, melainkan melalui investasi swasta dan hasil usaha koperasi yang direinvestasikan kembali untuk keberlanjutan program.
“Peran pemerintah adalah memastikan regulasinya berjalan dengan baik. Sementara komunitas petani, koperasi, dan investor swasta menjadi motor utama penggerak ekonomi lokal,” tegasnya.
Ia juga menuturkan bahwa setelah Jawa Barat, program serupa akan diperluas ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan target 100 ribu hektare lahan tergabung dalam sistem koperasi multi pihak tersebut pada tahun mendatang.
“Inilah cara baru mengentaskan kemiskinan: menghubungkan hulu dan hilir pertanian melalui teknologi, digitalisasi, dan kerja sama lintas sektor,” tutup Budiman.
Sementara itu, Bupati Cirebon, H. Imron, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) serta peluncuran program Koperasi Multi Pihak (KMP) Taskin di wilayahnya.
Ia menilai, metode “tanam sekali, panen empat kali” yang diperkenalkan melalui program tersebut menjadi harapan baru bagi para petani di Kabupaten Cirebon.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Budiman. Program ini memberikan semangat baru bagi petani kami,” ujar Bupati Imron.
Meski demikian, ia berharap pembinaan dan pendampingan terhadap petani terus dilakukan agar mereka dapat memahami dengan baik metode baru tersebut.
“Karena ini sistem yang masih baru, petani perlu bimbingan agar tidak bingung dalam penerapannya,” tambahnya.
Imron mengakui, tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Priangan. Melalui kerja sama dengan BP Taskin, pihaknya berharap kesejahteraan petani dapat meningkat sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan di pedesaan.
“Kami sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BP Taskin. Pemkab Cirebon siap memberikan dukungan penuh agar petani bisa lebih maju dan terbebas dari jerat kemiskinan,” tegasnya.
