CIREBON – Pasca kerusakan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, turun langsung meninjau lokasi pada Rabu (3/9/2025). Dalam kunjungannya, ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran sekaligus menjaga komunikasi dengan masyarakat agar stabilitas daerah tetap terjaga.
“Pertama, kami menyampaikan apresiasi kepada Pak Bupati dan jajaran Forkopimda yang sudah memiliki satu sistem pendinginan (cooling system) yang baik, membangun sinergi dan silaturahmi. Walaupun peristiwa ini terjadi, saya melihat langkah cepat sudah dilakukan,” ujar Bima Arya.
Ia juga menyampaikan arahan khusus dari Menteri Dalam Negeri agar jajaran Forkopimda terus memperkuat dialog dengan masyarakat. Menurutnya, hal itu penting untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan dan suasana segera kembali normal.
“Kami juga mengecek langkah-langkah pemulihan. Proses pemerintahan harus tetap berjalan. Saya mengapresiasi Bapak Bupati yang bergerak cepat berkoordinasi dengan Sekwan dan Ketua DPRD untuk memastikan mekanisme penganggaran bisa segera dilakukan, baik melalui pergeseran maupun pemanfaatan aset daerah,” jelasnya.
Bima Arya mengingatkan agar seluruh pihak menahan diri dari kegiatan yang berpotensi memicu gejolak baru. Ia juga menyebutkan arahan Mendagri untuk menunda acara seremonial maupun kegiatan yang tidak esensial.
“Jangan sampai ada tindakan yang menimbulkan kesan pembiaran. Forkopimda harus terus bergerak, berkomunikasi, agar suasana kembali normal,” tandasnya.
Bupati Cirebon, H. Imron, yang mendampingi kunjungan tersebut, mengungkapkan bahwa kerugian akibat kerusakan gedung DPRD cukup besar. Ia menegaskan efisiensi anggaran menjadi langkah penting dalam proses pemulihan.
“Tujuan utama kedatangan Wamendagri adalah silaturahmi, sekaligus meninjau kondisi gedung DPRD yang terkena musibah. Kerugiannya cukup besar. Karena anggaran kita terbatas, tentu perlu ada efisiensi dari beberapa dinas agar proses pemulihan bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Imron berharap pemerintah pusat dapat membantu mempercepat pemulihan mengingat keterbatasan fiskal daerah.
“Anggaran yang sudah diputuskan dengan DPRD tetap kita jalankan. Kalau memang harus cepat, maka harus ada efisiensi di dinas-dinas. Yang jelas, kebijakan publik utama seperti jalan dan pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu,” katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik, tanpa merusak fasilitas pemerintah.
“Pemerintah Kabupaten Cirebon terbuka menerima masukan. Jika ingin menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa silakan, tapi jangan sampai merusak fasilitas pemerintah. Mari sama-sama menjaga daerah kita,” pesannya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr. Sophi Zulfia, menegaskan komitmen lembaganya untuk tetap bekerja meski gedung dewan rusak.
“Sejak awal kejadian, saya langsung berkoordinasi dengan Sekwan. Kami sudah sepakat bersama ketua fraksi dan anggota dewan lain bahwa rapat maupun kegiatan DPRD tetap diadakan di kantor, dengan memanfaatkan ruangan yang masih bisa digunakan. Walaupun rusak, DPRD tidak libur, tetap bekerja sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Menurutnya, perhitungan kebutuhan anggaran perbaikan masih dilakukan, namun prioritas utama tetap pembangunan daerah.
“Yang bisa digunakan, kita gunakan. Yang bisa diperbaiki, segera diperbaiki. Tapi pembangunan di Kabupaten Cirebon tidak boleh terabaikan,” jelasnya.
Sophi juga menambahkan bahwa DPRD telah sepakat untuk meniadakan kunjungan kerja luar daerah.
“Kami fokus untuk bekerja di dalam daerah, lebih banyak bertemu dengan masyarakat dan organisasi yang ada di Cirebon. Itu yang paling penting saat ini,” tuturnya.***(Arum).
