CIREBON- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menyambut baik bantuan pangan yang disalurkan Komisi IV DPR RI bersama Perum Bulog Jawa Barat. Bantuan berupa beras, minyak goreng, dan telur ini dinilai penting bagi masyarakat, terutama mengingat angka kemiskinan di wilayah ini masih berada di 6,7 persen.
Bupati Cirebon, Imron, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan.
“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kegiatan dari Komisi IV dan Prof. Rokhmin Dahuri yang telah memberikan bantuan berupa beras, minyak, dan telur. Bantuan ini sangat berarti karena kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).
Meski demikian, Imron menekankan bahwa bantuan pangan hanyalah salah satu bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah juga tengah mendorong program pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
“Dari pemerintah, kami juga berupaya menekan angka kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan program pemberdayaan masyarakat. Jadi semuanya harus berjalan beriringan,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menekankan pentingnya kolaborasi antara DPR, Bulog, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah hari ini kami menyerahkan bantuan pangan bersama Pak Bupati dan Bulog. Ini bagian dari upaya kami di Komisi IV agar masyarakat Cirebon, baik di kabupaten maupun kota, serta Indramayu, bisa semakin sejahtera,” kata Rokhmin.
Ia juga menegaskan bahwa bantuan pangan bersifat sementara dan pemerintah sebaiknya lebih fokus pada program pemberdayaan yang berkelanjutan.
“Negara yang berhasil itu bukan yang terus-menerus memberi bantuan, tapi yang mampu menciptakan lapangan kerja. Ke depan, bantuan seperti ini hanya untuk mereka yang benar-benar membutuhkan, seperti lansia tanpa keluarga atau penyandang disabilitas,” ujarnya.
Rokhmin mencontohkan perlunya kebijakan berbasis data di sektor pertanian dan perikanan. Ia menyoroti skala garapan petani yang masih kecil, yang membuat mereka sulit hidup layak meski mendapat subsidi.
“Misalnya, rata-rata petani di Jawa hanya menggarap 0,4 hektare, padahal skala ekonomi yang ideal itu dua hektare agar bisa hidup layak. Kalau luas garapannya kecil, berapa pun subsidi pupuk dan alatnya, mohon maaf tetap saja petani miskin,” jelasnya.
Begitu pula di sektor perikanan, fasilitas seperti pabrik es atau cold storage harus disesuaikan dengan jumlah tangkapan ikan dan jumlah nelayan, agar bermanfaat maksimal bagi masyarakat. Rokhmin berharap ekonomi berbasis pemberdayaan menjadi fokus kebijakan ke depan.
“Harusnya mohon maaf ya kebijakan dan program pemerintahnya itu yang tadi Pak Bupati canangkan itu creating the job. Menciptakan orang kerja, tentunya dengan income atau pendapatan yang mensejahterakan,” imbuhnya.
Kepala Perum Bulog Kanwil Jawa Barat, Nurman Susilo, menambahkan bahwa Kabupaten Cirebon menjadi daerah kedelapan di Jawa Barat yang mulai menyalurkan bantuan pangan tahap ini.
“Dengan dimulainya penyaluran di Cirebon, sudah delapan kabupaten di Jawa Barat yang mulai menyalurkan bantuan pangan. Kali ini tidak hanya beras, tapi juga minyak goreng,” ujarnya.
Nurman menegaskan komitmen Bulog untuk menjaga kualitas bahan pangan dan memastikan bantuan sampai ke penerima yang tepat.
“Kami selalu menjaga kualitas, pelayanan, dan administrasi agar bantuan diterima dengan baik. Data penerima kami peroleh dari Kementerian Sosial, dan jika ada yang sudah tidak layak menerima, segera bisa dialihkan kepada yang lebih membutuhkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyaluran bantuan pangan akan terus dilakukan secara bertahap. “Mulai sekarang, penyaluran sudah berjalan dan akan terus kita percepat agar masyarakat segera menerima manfaatnya,” pungkas Nurman.***(Arum).
