Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 di Ruang Prabayaksa Gedung Setda, Senin (23/2/2026).
Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Pj Sekretaris Daerah, Sumanto, serta unsur pimpinan DPRD, para kepala perangkat daerah, hingga perwakilan lembaga sosial dan keagamaan. Forum ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya menyelaraskan gerak langkah lintas sektor demi pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Wali Kota Cirebon melalui Pj Sekda, Sumanto, menekankan bahwa tantangan perkotaan ke depan semakin kompleks. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah penanganan banjir. Pemkot menyadari bahwa persoalan genangan di Kota Cirebon salah satunya dipengaruhi oleh kiriman debit air dari wilayah hulu. Sebagai langkah konkret di hilir, Pemkot berkomitmen mengoptimalkan pembangunan kolam retensi guna memecah beban aliran air sebelum masuk ke pemukiman warga.
Tak hanya soal air, urusan sampah juga menjadi prioritas yang mendesak. Pemkot Cirebon tengah menyiapkan strategi ganda, yakni pengelolaan di hulu melalui pemberdayaan Bank Sampah di tingkat RW dan kawasan perkantoran, serta penguatan infrastruktur di hilir. Rencana pembangunan TPS Sanitary Landfill di wilayah selatan serta penambahan Dinding Penahan Tebing (DPT) di area TPA terus digodok untuk memperpanjang usia pakai dan daya tampung sampah kota.
Daya dukung fiskal juga menjadi sorotan tajam dalam forum tersebut. Untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Cirebon akan mengandalkan transformasi digital. Langkah ini dilakukan dengan merekrut tenaga IT melalui seleksi ketat guna membangun sistem aplikasi pajak dan retribusi yang terintegrasi. Sasarannya jelas, memastikan pelaku usaha yang selama ini belum terjangkau sistem digital dapat berkontribusi secara transparan dalam pembangunan daerah.
Di sisi internal pemerintahan, efisiensi menjadi kata kunci. Pj Sekda juga menyoroti perlunya restrukturisasi organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi antar dinas. Salah satu poin pentingnya adalah pemberdayaan masyarakat untuk lebih difokuskan di tingkat kecamatan, sehingga pelayanan menjadi lebih dekat dan taktis bagi warga.
Terkait kebijakan anggaran, pemerintah tidak ingin lagi terjebak pada sekadar penyerapan teknis. Monitoring dan Evaluasi (Monev) akan dilakukan lebih tajam untuk melihat sejauh mana sebuah kebijakan memberikan dampak nyata di lapangan. Efektivitas setiap rupiah yang dikeluarkan harus berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon.
Pj Sekda juga mengingatkan seluruh jajaran bahwa tahun 2027 harus menjadi momentum keberlanjutan. Ia mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk meninggalkan ego sektoral dan bekerja lebih detail dalam mengawal setiap program prioritas yang telah direncanakan.
“Tugas ke depan sangat berat. Kita harus lebih detail dan teliti dalam mengawal kebijakan. Penanganan sampah, optimalisasi PAD lewat teknologi, dan efisiensi anggaran bukan lagi pilihan, tapi keharusan untuk memastikan keberlanjutan Kota Cirebon di masa mendatang,” tegas Pj Sekda.
Melalui forum ini, Pj Sekda berharap sinergi antara eksekutif, legislatif, dan tokoh masyarakat mampu menghasilkan pembangunan yang setara dan berkelanjutan.
“Dengan perencanaan yang matang dari sekarang, kami optimistis Kota Cirebon dapat bertransformasi menjadi kota yang lebih maju, bersih, dan mandiri secara ekonomi pada tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.
