CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja tahun 2026 bukan sekadar penggugur kewajiban administratif di awal tahun. Ia menekankan bahwa dokumen yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah tersebut membawa beban tanggung jawab yang besar, baik di mata hukum maupun secara moral kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Apel Pagi Penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kerja ASN 2026 yang dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan di Balai Kota Cirebon, Rabu (14/1/2026).
“Saya ingin menegaskan bahwa Pakta Integritas ini adalah komitmen hukum dan moral yang nyata. Ini bukan pajangan atau rutinitas tahunan. Di dalamnya ada janji untuk tidak mencederai kepercayaan publik, baik melalui gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun ketidakefisienan anggaran. Setiap rupiah dan setiap kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Wali Kota dalam arahannya.
Momentum ini juga menjadi ajang evaluasi mendalam terhadap capaian tahun 2025. Meski pembangunan fisik seperti pembenahan drainase dan perbaikan fasilitas publik telah berjalan, serta digitalisasi birokrasi mulai mempercepat akses layanan, Wali Kota memberikan catatan kritis. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka-angka di atas kertas atau selesainya proyek fisik semata.
Wali Kota menyoroti adanya jarak antara target administratif dengan realitas yang dirasakan warga di lapangan. Ia mencatat masih adanya keluhan masyarakat yang lambat direspons serta beberapa program yang pelaksanaannya belum menyentuh akar persoalan.
“Saya harap seluruh jajaran Pemkot Cirebon untuk lebih peka terhadap dinamika yang terjadi di tengah warga agar setiap kebijakan memberikan dampak yang konkret,” tegasnya.
Memasuki tahun 2026, Wali Kota menginstruksikan penghapusan pola kerja “asal selesai” di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Standar kerja tinggi kini menjadi keharusan, sejalan dengan visi besar pemerintah daerah untuk menciptakan institusi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada solusi. Ia menuntut para pimpinan perangkat daerah untuk memantau ketat setiap progres kegiatan tanpa menunda waktu sedikit pun.
Lebih lanjut, Wali Kota mengingatkan bahwa keterlambatan dalam bekerja berdampak langsung pada kerugian layanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta setiap Kepala Perangkat Daerah untuk menjadi garda terdepan dalam pengawasan internal dan memastikan efisiensi anggaran benar-benar terjaga demi kemaslahatan publik.
Sinergi antar-instansi juga menjadi poin penting yang ditekankan dalam Rapat Pimpinan tersebut. Wali Kota meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), dari tingkat pimpinan hingga pelaksana, untuk menanggalkan ego sektoral. Ia berharap kolaborasi kolektif dapat mempercepat pencapaian target-target strategis kota yang selama ini terkendala oleh sekat-sekat birokrasi.
Menutup arahannya, Wali Kota mengajak seluruh keluarga besar Pemerintah Kota Cirebon untuk memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap Kota Cirebon. Profesionalisme dan dedikasi penuh diharapkan menjadi warna baru dalam pelayanan publik sepanjang tahun 2026 guna membuktikan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Mari kita mulai tahun 2026 ini dengan semangat baru. Kebersamaan dan kerja sama harus ditingkatkan. Kita harus lebih semangat lagi membuktikan bahwa Pemerintah Kota Cirebon benar-benar hadir dan bekerja keras untuk kemajuan seluruh warganya,” pungkasnya.
