CIREBON –Bupati Cirebon Imron, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun masyarakat yang inklusif dan ramah disabilitas saat membuka Temu Inklusi Nasional ke-6 di Desa Durajaya, Kecamatan Greged, Selasa (2/9/2025).
Forum berskala nasional ini diikuti lebih dari 590 peserta dari 24 provinsi yang tinggal bersama warga melalui skema *live in*. Kabupaten Cirebon sendiri memiliki 4.342 warga difabel dengan ragam kebutuhan yang beragam.
“Pembangunan inklusif adalah proses berkelanjutan yang hanya bisa terwujud dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” kata Imron dalam sambutannya.
Ia menyampaikan kebanggaannya karena Kabupaten Cirebon dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan yang mempertemukan pegiat inklusi, komunitas disabilitas, hingga pemangku kepentingan dari berbagai wilayah.
Menurutnya, Pemkab Cirebon telah menyiapkan sejumlah langkah konkret, mulai dari penerbitan peraturan daerah tentang perlindungan hak penyandang disabilitas, pembentukan unit layanan disabilitas di berbagai sektor, hingga penyusunan rencana aksi daerah sebagai pedoman pembangunan ramah disabilitas.
“Langkah berikutnya, kami sedang menyiapkan peraturan tentang desa inklusif. Harapannya, setiap warga desa memiliki kesempatan yang sama tanpa hambatan akses maupun diskriminasi,” ujar Imron.
Ia juga menyebut program pemberdayaan telah dijalankan, mulai dari pendidikan, pelatihan kerja, pemberian alat bantu mobilitas, hingga dukungan dana CSR dari perusahaan. Pada Januari 2025, Pemkab Cirebon bahkan menggelar musrenbang tematik disabilitas untuk mengakomodasi usulan komunitas lokal.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menilai forum ini menjadi momentum mengubah niat baik menjadi aksi nyata. Ia menyoroti masih tingginya kesenjangan pendidikan dan ketenagakerjaan difabel berdasarkan data BPS 2024.
“Sekitar 13 persen difabel dengan kategori sedang dan berat belum menuntaskan pendidikan dasar, dan tingkat partisipasi kerja difabel baru 23,9 persen, dengan tingkat pengangguran mencapai 77 persen,” jelas Woro.
Menurutnya, stigma, diskriminasi, dan keterbatasan akses fisik maupun komunikasi masih memperburuk kondisi.
“Prinsip *leaving no one behind* harus menjadi pijakan pembangunan. Investasi pada kelompok rentan akan menghasilkan dampak berkelanjutan bagi kemajuan bangsa,” katanya.
Sementara itu, Direktur SIGAB Indonesia sekaligus Penanggung Jawab Temu Inklusi Nasional ke-6, M Joni Yulianto, menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang strategis berbagi praktik baik.
“Selain memperlihatkan daya tarik kebudayaan lokal, Kabupaten Cirebon juga menghadirkan praktik baik dalam pengarusutamaan isu difabel yang bisa direplikasi di daerah lain,” ujarnya.
Dengan mengusung semangat kolaborasi, Temu Inklusi Nasional ke-6 diharapkan melahirkan gagasan baru yang memperkuat kebijakan inklusi, baik di tingkat daerah maupun nasional.***(Arum).
